nusakini.com--Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini yang kena jerat adalah Bupati Purbalingga, Tasdi. Usai menghadiri acara Deklarasi Kampus Pancasila Anti Radikalisme dan Intoleransi di Universitas Negeri Lampung (Unila), di Lampung, para wartawan yang hadir meliput sempat menanyakan tanggapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas kasus yang menjerat Bupati Purbalingga.  

• Luhut: OTT dari KPK Itu Kampungan
• Minta Hakim Percepat Kasusnya, SYL: Saya Sudah 70 Tahun, Makin Kurus
• Terkait Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan, KPK Geledah Kantor PT Telkom
• Rumah Mewah SYL di Makassar Disita KPK
• Sidang Kasus Dugaan Gratifikasi Kementan, SYL Minta Pengadilan Membebaskannya

Tjahjo menjawab, setiap ada OTT, dirinya selalu berharap mudah-mudahan kasus yang terjadi adalah yang terakhir. Tapi ternyata masih saja terus terjadi. Artinya, ada kepala daerah yang tak pernah belajar dari kasus yang ada. Padahal, berulang kali ia mengingatkan, setiap pemangku kebijakan publik, khususnya para kepala daerah memahami area rawan korupsi. 

"Makanya pahami area rawan korupsi, mulai dari jual beli jabatan, dana hibah dan bansos, hati-hatilah. Masa seorang kepala daerah enggak mau memperhatikan area rawan korupsi. Sistemnya sudah bagus, pengawasannya bagus. Contoh di Jambi, Bengkulu, Lampung, masih ada terus, harusnya itu jadi pelajaran berharga," kata Tjahjo. 

Pada akhirnya, lanjut Tjahjo, semua kembali pada diri masing-masing. Jika memang dari awal sudah punya niat ingin kongkalikong, diingatkan seperti apapun juga, akan tetap cari celah. Yang penting sekarang bagi yang belum kena jerat, bekerja saja sesuai aturan.  "Kembali Ke diri kita masing-masing. Aturannya sudah ada," tutup Tjahjo. (p/ab)